Hikayat Delapan Puluh Tiga Ribu Lidi

Bermula dari Satu Lidi

Di Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, ada sebidang tanah desa seluas 932 meter persegi. Tanah itu belum bersertifikat. Di atasnya, menurut rencana, akan berdiri sebuah koperasi desa merah putih.

Pada 11 Juni 2025, sebuah surat keputusan bernomor AHU menyatakan Koperasi Desa Merah Putih Duwet sah berdiri. Empat puluh orang terdaftar sebagai anggotanya. Surat itu satu dari 2.695 yang terbit hari itu.

Koperasi seperti Duwet dirancang jadi kantor tunggal ekonomi desa: membeli hasil panen warga dengan harga yang ditetapkan pemerintah, menjual barang kebutuhan pokok bersubsidi, dan menyalurkan program bantuan. Untuk memulainya, tiap koperasi berhak atas pinjaman 3 miliar rupiah dari bank milik negara, dengan bunga ditanggung anggaran negara dan tenor 6 tahun.

Enam minggu setelah surat Duwet terbit, di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, sebuah panggung didirikan di halaman koperasi desa yang umurnya juga baru sebulan. Di atas panggung berjajar logo dua puluh kementerian dan lembaga. Di depannya duduk ratusan orang berkopiah putih. Spanduk latarnya memuat satu kalimat dengan angka bulat di tengahnya: PELUNCURAN KELEMBAGAAN 80.000 KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

Presiden Prabowo Subianto naik ke podium dan mengambil perumpamaan yang sudah dipakai orang Indonesia jauh sebelum ia lahir.

Satu lidi itu lemah, tapi jika puluhan dan ratusan lidi dijadikan satu, maka jadi kuat. Itulah konsep koperasi.

Lalu ia menekan tombol sirene.

Pada detik itu, 80.081 badan hukum koperasi dinyatakan berdiri, satu untuk hampir tiap desa dan kelurahan di Indonesia. Duwet salah satunya.

Setahun kemudian, di kolom gerai database system koperasi yang dibangun Kementrian Koperasi, dataset transaksi Koperasi Desa Duwet, angkanya masih nol. Nihil transaksi.

Padahal, bulan depan, cicilan pertama pinjaman tiga miliar itu harus mulai ditagih. Inilah hikayat dari 83 ribu lidi yang disebut Prabowo itu.

Bagaimana laporan ini disusun

Program ini punya sistem informasinya sendiri: SIMKOPDES, sebuah system digital basis data dikelola Kementerian Koperasi. Situs pemantauannya menampilkan peta, statistik, dan profil tiap koperasi kepada siapa pun yang membukanya, tanpa kata sandi.

Laporan ini membaca profil itu satu per satu untuk seluruh 83.345 koperasi, lalu menyusunnya jadi satu tabel yang bisa dihitung. Tidak ada kata sandi yang ditembus, tidak ada celah keamanan yang dipakai, tidak ada sistem yang dimasuki. Bedanya membuka satu profil dan membuka 83.345 profil cuma soal kesabaran. Cara kerjanya diuraikan lengkap di akhir laporan ini.

Kami mengambil angka rinci per koperasi pada 18 Juli 2026 dan diperiksa ulang 9 Agustus tepat sebelum laporan ini terbit.

Instruksi presiden awal 2025 memerintahkan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Targetnya 83.595 unit. Instruksi susulan, Nomor 17 Tahun 2025, mengatur percepatan pembangunan gerai dan gudangnya. Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan aturan keputusan menteri berisi purwarupa bangunannya, supaya 83 ribu gedung itu seragam.

Indonesia pernah melakukan yang serupa. Koperasi Unit Desa dibangun sepanjang Orde Baru, disokong monopoli pupuk dan pembelian gabah, dan butuh bertahun-tahun untuk menyebar. Kopdes Merah Putih menyebar dalam sekejap, tak kurang dari dua tahun saja.

Tembok, bukan kurva

Juni 2025: 50.960. Juli 2025: 3.396. Lalu dua belas bulan berikutnya cuma menambah 1.146, rata-rata 95 sebulan.

Sebelum Mei 2025, basis data Kopdes yang teregistrasi legal hanya 38 koperasi. Sebagian bertanggal 2014.

Hari tersibuk 12 Juni 2025, dengan 2.949 badan hukum Kopdes baru terbit dalam sehari. Dibagi rata sepanjang dua puluh empat jam, itu artinya tiap 2 badan hukum kopdes dibuat tiap menit sekali, non-stop siang dan malam. Sepuluh hari tersibuk semuanya jatuh di Juni, semuanya di atas 2.300 surat pembentukan Kopdes perhari.

Pendirian koperasi butuh akta notaris. Notaris tidak sekadar mengetik. Ia memastikan pendirinya nyata, rapatnya benar terjadi, anggotanya ada, modalnya jelas. Tiap akta menuntut kehadiran, pembacaan, dan tanda tangan.

Pada Juni 2025, pekerjaan itu harus dilakukan 50.960 kali dalam kurun waktu tiga puluh hari. Berapa notaris yang mengerjakannya, dan bagaimana pembagiannya, tidak ditemukan dalam dokumen resmi maupun keterangan publik yang ditelusuri untuk laporan ini. Pertanyaan itu diajukan tertulis kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan belum dijawab sampai laporan ini terbit.

Angka-angka ini membuktikan Kopdes tidak tumbuh perlahan dari desa ke desa. Negara mengejar target puluhan ribu koperasi dalam hitungan minggu, lalu menerbitkannya hampir serentak.

Sistem yang mencatat hasil, bukan proses

Kementerian Koperasi punya basis data sendiri, terpisah dari sistem badan hukum Kementerian Hukum. Di sana, perjalanan setiap koperasi dibagi menjadi tiga tahap: Registrasi, Diproses Notaris, dan Selesai. Masing-masing memiliki stempel waktu hingga satuan detik. Susunannya seperti buku perjalanan. Koperasi dicatat ketika berangkat, diproses di notaris, selesai dan resmi berdiri.

Namun, pada 79.502 koperasi, sekitar 95 persen dari seluruh data, tahap "Diproses Notaris" dan "Selesai" tercatat pada detik yang bersamaan. Seolah-olah kolom keberangkatan dan kedatangan ditekan berbarengan.

Temuan ini didapat dengan menyandingkan stempel waktu di SIMKOPDES dengan tanggal surat keputusan Ditjen AHU.

Pada 56.162 koperasi, tahap "Selesai" baru dicatat setelah surat keputusan badan hukumnya terbit. Sekitar 48 ribu di antaranya terlambat satu hingga tujuh hari. Keterlambatan memperbarui status mungkin masih bisa dijelaskan sebagai urusan administrasi. Namun, keganjilannya tidak berhenti di tahap akhir.

Pada 38.755 koperasi, tahap paling awal, "Registrasi", juga dicatat setelah surat keputusan keluar. Menurut urutan di dalam sistem, koperasi itu baru memulai perjalanan setelah tiba di tujuan.

Koperasi Desa Merah Putih Duwet di Panarukan, Situbondo, salah satu contohnya. Surat keputusan badan hukumnya terbit pada 11 Juni 2025. Namun, tahap "Diproses Notaris" dan "Selesai" baru tercatat pada 13 Juni pukul 04.48.56, dua hari setelah koperasi itu resmi berdiri.

Dalam program yang melahirkan lebih dari 50 ribu badan hukum hanya dalam satu bulan, jejak itu justru yang paling dibutuhkan. Negara memiliki daftar koperasi secara legal selesai, tetapi tidak memiliki catatan yang dapat menunjukkan bagaimana semuanya diselesaikan secepat itu.

Semua 83.345 koperasi di dalam basis data sudah memiliki badan hukum. Namun, setelah titik itu, perjalanan mereka terpecah menjadi lima kelompok dengan jarak yang lebar.

Sebanyak 32.729 koperasi tercatat sudah memiliki setidaknya satu gerai. Di bawahnya, 16.358 koperasi memiliki lahan yang telah diverifikasi, tetapi belum mempunyai gerai. Sebanyak 9.959 koperasi baru sampai pada tahap pengusulan lahan. Kemudian ada 6.843 koperasi yang dinyatakan tidak memiliki lahan.

Di kelompok paling bawah, 17.456 koperasi hanya memiliki badan hokum: Tidak ada gerai, tidak ada lahan terverifikasi, bahkan belum ada lahan yang diusulkan. Secara hukum mereka sudah berdiri, tetapi secara fisik belum punya tempat untuk memulai.

Dengan kata lain, dari 83.345 koperasi yang telah disahkan, sebanyak 50.616 belum tercatat memiliki gerai. Itu lebih dari enam dari setiap sepuluh koperasi. Sebanyak 34.258 bahkan belum sampai pada tahap memiliki lahan yang terverifikasi.

Program ini bergerak dengan dua kecepatan. Badan hukumnya diterbitkan puluhan ribu dalam hitungan minggu. Namun, setelah dokumen itu terbit, pencarian lahan, verifikasi lokasi, dan penyediaan gerainya berjalan jauh lebih lambat.

Ketimpangan tersebut juga menentukan apa yang bisa dilihat di peta. Hanya koperasi yang sudah memiliki catatan aset yang dilengkapi koordinat. Dari 83.345 koperasi, sebanyak 54.052 dapat ditemukan lokasinya. Sisanya, 29.293 koperasi, belum mempunyai titik koordinat bisa diperiksa.

Harus kamu ingat, peta berikut bukanlah peta seluruh Kopdes Merah Putih. Ia hanya memperlihatkan sekitar dua pertiganya. Namun, bahkan dari titik-titik yang tersedia, muncul persoalan lain: sebagian koordinat tidak jatuh di desa tempat koperasinya berdiri.

Jarak itu bisa diukur, tetapi perlu hati-hati. Basis data menyimpan dua koordinat untuk tiap koperasi: titik lahan yang didata petugas di lapangan, dan titik yang melekat pada desa tempat koperasi itu terdaftar. Titik kedua bukan hasil survei dan tidak selalu jatuh di permukiman; kadang ia mendarat di kebun atau hutan. Karena itu jaraknya tidak dibaca sebagai jarak ke rumah warga, melainkan sebagai selisih antara dua catatan pemerintah untuk koperasi yang sama.

Selisih itu biasanya kecil. Pada 53.982 koperasi yang kedua koordinatnya tersedia, selisih tengahnya 921 meter, dan tiga perempatnya di bawah dua kilometer. Angka sebesar itu wajar, karena satu desa memang berukuran satu sampai dua kilometer.

Yang menarik ada di ekornya. Sebanyak 9.134 koperasi punya selisih tiga kilometer atau lebih, di luar sembilan puluh persen kasus yang normal. Sebanyak 6.548 di antaranya berselisih 3 sampai 10 kilometer, dan 1.833 berselisih 10 sampai 50 kilometer.

Sisanya, 753 koperasi, melesat lebih dari lima puluh kilometer. Itu bukan lagi lokasi yang bergeser, melainkan koordinat yang salah tulis, dan sebagiannya berakhir di laut atau di luar Indonesia seperti yang dibahas berikut ini.

Yang justru perlu diperhatikan adalah kelompok pertama. Selisih tiga sampai lima puluh kilometer tidak mencolok di layar dan cukup wajar untuk lolos pemeriksaan. Tetapi ia berarti dua bagian pemerintah mencatat lokasi koperasi yang sama di dua tempat yang berjauhan, dan tidak ada yang menyandingkan keduanya sampai laporan ini melakukannya. Mana yang benar hanya bisa dipastikan dengan mendatangi lokasinya.

Ada satu uji yang lebih tegas, dan tidak bergantung pada titik mana pun. Batas wilayah tiap desa di Indonesia sudah dipetakan sebagai poligon. Titik lahan koperasi bisa diuji langsung terhadap poligon itu: jatuh di dalam batas desanya sendiri, atau di luar. Pertanyaannya ya atau tidak, dan jawabannya tidak bisa dibantah dengan alasan titik pusat desa kurang akurat.

Dari 46.171 koperasi yang titik lahannya bisa dicocokkan dengan poligon desanya, 33.299 berada di dalam batas desanya sendiri. Sebanyak 12.872, atau 27,9 persen, berada di luar.

Angka itu perlu dipilah dengan hati-hati. Sebanyak 5.567 di antaranya berada kurang dari satu kilometer di luar garis, dan itu masih masuk rentang ketidaktepatan peta batas desa, jadi tidak dihitung sebagai temuan. Sebanyak 2.075 lainnya melesat lebih dari dua puluh lima kilometer, dan itu koordinat rusak yang sudah dibahas sebelumnya.

Yang tersisa 5.230 koperasi. Titik lahannya berada satu sampai dua puluh lima kilometer di luar batas desanya sendiri: terlalu jauh untuk disebut kesalahan penarikan garis, terlalu dekat untuk disebut koordinat yang rusak. Pada koperasi-koperasi itu, yang tercatat negara sebagai lahan koperasi sebuah desa secara administratif berada di wilayah desa lain.

Sebarannya tidak merata. Di Papua, 57,1 persen titik lahan berada di luar batas desanya sendiri. Di Maluku 55,9 persen, Sumatera Utara 50,5 persen, Kalimantan Barat 44,8 persen. Di provinsi-provinsi itu, batas desa memang paling jarang dipetakan ulang, dan justru di situ program ini menuntut ribuan bidang tanah dalam hitungan bulan.

Uji ini juga memperlihatkan bahwa kedekatan bukan selalu kesalahan. Dua gerai di Eromoko yang berjarak tiga puluh meter tadi, ketika diuji terhadap poligon, masing-masing berada di dalam desanya sendiri. Keduanya berdiri berhadapan tepat di garis batas.

Kopdes di tengah lautan?

Di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 4 Agustus 2026, Zulkifli Hasan ditanya wartawan soal video lokasi Kopdes yang beredar di media sosial. Menteri Koordinator Bidang Pangan itu menjawab dengan pertanyaan balik bernada mengejek

Itu memang di mana? Nggak bangun di tengah laut? Gimana nyemennya itu?

Basis data kementerian yang ia koordinasikan menyimpan jawaban yang tidak ia duga. Dari 54.052 koordinat lahan Kopdes yang tersedia di dataset, 547 koperasi memang memiliki koordinat di perairan terbuka.

Koperasi Desa Tanjung Lama di Muara Kelingi, Musi Rawas, dipetakan di Laut Cina Selatan, 264 kilometer dari daratan terdekat. Koperasi Desa Agung Jaya di Musi Banyuasin muncul 251 kilometer dari daratan.

Empat koperasi di Kabupaten Poso berjajar sekitar sembilan puluh kilometer dari pesisir Teluk Tomini. Sementara Koperasi Desa Air Ringau, yang tercatat berada di Natuna, dipetakan 198 kilometer dari pulau terdekat.

Masalahnya tidak berhenti di laut Indonesia. Sebanyak 169 koperasi lain memiliki koordinat di luar wilayah negara ini.

Sebuah koperasi kelurahan di Gresik dipetakan di Samudra Atlantik, di lepas pantai Afrika Barat. Koordinat Koperasi Desa Jatisari di Lumajang kehilangan tanda pada bujurnya dan berpindah ke Pasifik selatan. Sejumlah koperasi di Madura dan Ponorogo terlempar ke belahan bumi utara karena tanda minus pada lintangnya hilang.

Kesalahan koordinat ini bukan bukti bahwa koperasinya tidak ada. Ia juga tidak berarti bangunannya benar-benar didirikan di laut. Titik-titik tersebut menandai lokasi lahan yang dimasukkan ke dalam sistem, bukan lokasi bangunan yang telah diperiksa di lapangan.

Namun, kesalahan sejauh ratusan kilometer memperlihatkan bahwa koordinat itu lolos tanpa pemeriksaan paling dasar. Sistem tidak menolak ketika titik sebuah desa di Jawa berpindah ke Afrika, ketika koperasi di Sumatera muncul di Laut Cina Selatan, atau ketika sebuah lahan ditempatkan jauh dari pulau mana pun.

Program ini memiliki peta, tetapi tidak memiliki penyaring yang memastikan titiknya berada di tempat yang masuk akal.

Zulkifli Hasan bertanya bagaimana mungkin Kopdes dibangun di tengah laut. Di basis data kementerian yang ia koordinasikan, 547 koperasi memang tercatat di sana

Yang Lucu dan Viral di Media Sosial

Ia bukan satu-satunya bangunan Kopdes yang menuai polemlik. Bangunan Kopdes di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Antang, Makassar, terekam berdiri beberapa meter dari tumpukan sampah. Di Banten, satu gedung berdiri di bekas kubangan lumpur belerang, tanah kas desa menganggur yang dipilih lewat musyawarah. Yang lain di tengah sawah. Yang lain lagi menghadap pemakaman.

Video-video itu menyebar bukan karena orang marah tapi karena mereka bingung. Ketika sebuah toko dibangun di tempat yang mungkin tak akan didatangi siapa pun. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan keluhan soal lokasi tidak strategis jumlahnya hanya kurang dari sepuluh, dari puluhan ribu Kopdes seluruh Indonesia.

Sementara itu, Zulkifli Hasan berkelit kebingungan itu berangkat dari anggapan yang keliru mengenai fungsi Kopdes. Ia berkali-kali menegaskan Kopdes bukan gerai ritel.

Saya jelaskan, kopdes itu bukan toko, bukan supermarket. Jadi tidak perlu khawatir warung-warung kecil, macam-macam, toko-toko retail, ini tidak ada.

Fungsinya, katanya, menyerap hasil panen dan menyalurkan program pemerintah.

Jadi kalau petani harga gabahnya cuma Rp5.000, kita tentukan Rp6.500, koperasi beli. Koperasi yang beli, masa enggak ada manfaatnya begitu? Dia kan nolong petani.

Argumen ini masuk akal. Gudang pengumpul gabah memang tak perlu berada di keramaian. Tempat yang jauh dari permukiman juga belum tentu keliru jika dekat dengan sawah, mudah dicapai truk, dan memiliki listrik, air, serta jaringan komunikasi.

Karena itu, kelayakan lokasi tidak bisa dinilai hanya dari potongan video di media sosial. Ukurannya harus lebih konkret. Dan untuk hal ini, Zulkifli Hasan mungkin bisa merujuk pada data petugas surveyor Kopdes di lapangan.

Dua gerai yang berhadap-hadapan

Pada awal Maret 2026, foto dua bangunan Koperasi Desa Merah Putih beredar di media sosial. Keduanya berdiri berhadap-hadapan, hanya dipisahkan Jalan Wonogiri-Pracimantoro. Warganet menyebutnya mirip Indomaret dan Alfamart.

Keduanya milik dua desa yang berbeda di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri: Desa Sindukarto dan Desa Sumberharjo. Bupati Wonogiri menyebut posisi itu konsekuensi dari keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah desa. Kepala Desa Sindukarto, Erianto, menyatakan tidak ada rencana menempatkan kedua bangunan saling berhadapan.

Basis data pemerintah bisa mengukur seberapa dekat keduanya. Koordinat kedua koperasi itu terpisah 30 meter, jarak lurus dari titik ke titik. Kopdes Sindukarto berdiri di lahan 1.024 meter persegi dengan dua gerai dan 20 anggota. Kopdes Sumberharjo di lahan 1.500 meter persegi dengan empat gerai dan 20 anggota. Status lahan keduanya sudah beres, satu terverifikasi dan satu dinyatakan selesai.

Kasus Wonogiri dapat dibandingkan dengan pola kedekatan lokasi di seluruh dataset.

Analisis menggunakan tiga ambang jarak: 500 meter, satu kilometer, dan dua kilometer. Sebuah koperasi masuk ke satu kelompok jika memiliki setidaknya satu tetangga dalam ambang tersebut. Kelompok dapat membentuk rantai, sehingga jarak antara dua titik terjauh di dalamnya bisa lebih besar daripada ambang. Jarak yang dipakai adalah garis lurus antarkoordinat, bukan jarak jalan atau luas lahan.

Pada ambang 500 meter, terdapat 3.131 kelompok yang melibatkan 7.242 koperasi. Pada ambang satu kilometer, terdapat 6.967 kelompok yang melibatkan 19.423 koperasi. Pada ambang dua kilometer, 37.500 dari 54.221 koperasi dengan koordinat yang dapat digunakan masuk ke suatu kelompok. Angka terakhir setara sekitar 69,2 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menanggapi kemungkinan dua koperasi desa dibangun berdekatan.

Misalnya Desa A dan Desa B bangunnya dekatan, yang satu melayani desa ini, yang satu melayani desa itu. Enggak masalah, karena Kopdes bukan supermarket melainkan infrastruktur pemerintah.

Pernyataan tersebut menjelaskan pembagian layanan berdasarkan batas administrasi desa. Masalah utamanya adalah: persaingan. Sebagai contoh, masing-masing dari tujuh koperasi di Mamuju berhak atas pinjaman tiga miliar rupiah. Masing-masing harus mencicil. Cicilan dibayar dari pendapatan, pendapatan datang dari penjualan, dan 7 gerai kopdes ini berbisnis dalam radius 236 meter.

Mereka menjual barang yang kurang lebih sama kepada pembeli yang juga kurang lebih sama. Selain harus bersain dengan sesama Kopdes merekapun harus bejibaku dengan dengan warung-warung yang sudah lebih dulu berjualan di sana. Persaingan semerawut ini tidak muncul dari pasar. Pemerintah yang menciptakannya.

Koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang definisinya terletak pada anggotanya. Perseroan bisa dimiliki satu orang. Yayasan tak punya pemilik sama sekali. Koperasi adalah orang-orang yang berhimpun.

Tanpa anggota, ia bukanlah koperasi. Statistik resmi pada 9 Agustus 2026 mencatat 1.816.636 anggota di 83.382 koperasi. Rata-ratanya 21,8 anggota per koperasi. Sebuah desa di Indonesia rata-rata dihuni sekitar tiga ribu jiwa. Angka ini membuat wacana peran koperasi Membangun desa menjadi timpang.

Dari 65.666 koperasi yang profilnya bisa diakses, 7.404 koperasi tak punya satu pun anggota. Sebanyak 22.800 punya satu sampai sembilan orang, dan 11.066 punya sepuluh sampai sembilan belas. Jika digabung, 41.270 koperasi beranggota di bawah dua puluh orang, angka yang lazim jadi syarat minimum pendirian koperasi primer. Enam dari sepuluh.

Yang membuat rumit dari masalah ini bukan angka nol anggotanya, melainkan apa yang sudah dimiliki koperasi-koperasi bernihilkan anggota itu.

Di Desa Upang Ceria, Muara Telang, Banyuasin, sebuah koperasi desa menguasai lahan 87.500 meter persegi. Hampir sembilan hektare, sekitar dua belas kali lapangan sepak bola. Statusnya sudah terverifikasi. Badan hukumnya terbit 13 Juni 2025. Sembilan belas bidang usaha terdaftar atas namanya. Anggotanya nol.

Polanya berulang dengan angka lebih kecil di banyak tempat. Kopdes Banjar di Kertek, Wonosobo, memegang 32.385 meter persegi yang sudah bersertifikat, urusan tanah yang di banyak desa memakan waktu bertahun-tahun, dan tak punya seorang pun anggota. Kopdes Jalatunda di Mandiraja, Banjarnegara, punya 23.150 meter persegi dan 31 bidang usaha tercantum di aktanya, juga tanpa anggota. Sertifikatnya selesai, izin usahanya lengkap, koperasinya belum ada.

Seluruhnya ada 4.489 koperasi tanpa satu pun anggota yang lahannya sudah ada. Dan 1.689 yang bahkan sudah punya gerai. Kopdes Alas Bayur di Situbondo punya empat gerai sekaligus berstatus tidak ada lahan dan nol anggota. Kopdes Palebon di Gresik punya satu gerai, lahannya terverifikasi atas nama Agrinas, nol anggota.

Lalu ada 1.592 koperasi yang kosong rangkap tiga. Tanpa anggota, tanpa gerai, berstatus tidak ada lahan. Kopdes Sumberejo di Besuki, Situbondo, salah satunya. Alamat resminya Jalan Sumbermalang Nomor 27. Badan hukumnya terbit 27 Mei 2025. Di dalam aktanya tercantum 89 bidang usaha yang boleh dijalankannya. Tetangganya, Kopdes Mojodungkol, beralamat di kantor desa, punya 77 bidang usaha, nol anggota, nol gerai, nol lahan.

Tanah lebih dulu. Izin usaha lebih dulu. Bangunan lebih dulu. Anggota belakangan.

Urutan itu bukan kelalaian satu-dua desa. Ia muncul di puluhan ribu baris, yang artinya ini masalah laten dari cara program kopdes ini dirancang.

Nomor telepon dan Nomor Induk Kependudukan seharusnya menunjukkan siapa orang di balik setiap koperasi. Namun, di dalam basis data, satu nomor atau satu identitas kadang muncul pada banyak koperasi sekaligus.

Di satu kabupaten di Aceh, satu nomor telepon menjadi kontak bagi 133 koperasi yang tersebar di 13 kecamatan. Nomor lain dipakai oleh 108 koperasi di kabupaten yang sama. Di Jawa Tengah, satu nomor digunakan oleh 70 koperasi di dua kabupaten.

Pola ini menunjukkan bahwa banyak formulir kemungkinan diisi oleh petugas atau penghubung yang sama, lalu memakai satu nomor berulang kali. Akibatnya, ketika kementerian ingin menghubungi pengurus sebuah koperasi, panggilannya mungkin masuk ke orang yang juga menjadi kontak bagi seratus koperasi lain.

Pengulangan juga ditemukan pada NIK. Satu NIK tercatat pada 54 koperasi di Aceh Utara. NIK lain muncul pada 45 koperasi, kemudian 38, 34, dan 30 koperasi.

Namun, sebagian besar punya penjelasan. Dari 892 koperasi yang NIK pengurusnya berulang, sebanyak 744 melibatkan pengawas syariah. Di Aceh, seorang ulama atau ahli fikih muamalah dapat mengawasi banyak lembaga sekaligus. Pengulangan itu tidak berarti ia memiliki atau mengendalikan koperasi-koperasi tersebut.

Kasus ketua koperasi berbeda. Sebanyak 74 NIK tercatat sebagai ketua pada 148 koperasi. Hampir semuanya memimpin dua koperasi yang berdekatan dan tidak melintasi batas kabupaten. Di Kebonagung, Pacitan, misalnya, Kopdes Ketro dan Kopdes Klesem dipimpin orang yang sama. Pola serupa ditemukan di Garum, Blitar, serta Kalipuro, Banyuwangi.

Temuan ini tidak menunjukkan adanya jaringan kendali nasional. Namun, satu orang tetap harus memikul tanggung jawab atas dua badan usaha yang berbeda, masing-masing dengan anggota, laporan keuangan, dan kemungkinan utangnya sendiri.

Masalah yang lebih mendasar terlihat pada umur para ketua. Tanggal lahir dapat dibaca dari enam angka di dalam NIK. Dari sana, 522 ketua tercatat berumur di bawah 25 tahun. Dua ketua bahkan tercatat lahir pada 2010, sehingga baru berumur 16 tahun. Tiga lainnya tercatat berumur 17 tahun. Di ujung sebaliknya, beberapa ketua tercatat lahir pada 1920-an dan telah berumur lebih dari sembilan puluh tahun.

Kemungkinan besar sebagian angka itu berasal dari kesalahan pengetikan NIK. Namun, jika kesalahan umur yang begitu jelas bisa lolos, pertanyaannya berpindah: berapa banyak data pengurus lain yang tidak pernah diperiksa ulang?

Basis data ini menyimpan identitas orang-orang yang akan menjalankan koperasi dan menandatangani kewajibannya. Namun, nomor teleponnya dipakai berulang, NIK-nya muncul pada lebih dari satu badan usaha, dan tanggal lahir yang mustahil tetap diterima sistem.

Tanah Desa, Aset Milik Siapa?

Membangun puluhan ribu gerai dalam waktu singkat membutuhkan puluhan ribu bidang tanah. Karena harus tersedia cepat, program ini banyak memakai tanah milik pemerintah dan desa.

Dalam basis data, luas tanah yang dicatat untuk program Kopdes mencapai 11.123 hektare, sekitar seperenam luas Jakarta. Kelompok terbesarnya adalah Barang Milik Desa, sebanyak 31.603 bidang. Selain itu, terdapat 7.100 bidang Barang Milik Daerah, 4.557 tanah hibah, dan 1.676 bidang Barang Milik Negara.

Namun, status sebagian tanah tidak tercatat dengan jelas. Sebanyak 5.128 bidang hanya diberi tanda hubung pada kolom kepemilikan. Basis data juga memisahkan kategori "Barang Milik Desa" dan "lahan milik desa" tanpa menjelaskan perbedaannya.

Hanya 23,9 persen yang tercatat telah bersertifikat. Di sisi lain, 11.725 koperasi berstatus belum memiliki lahan. Aceh menyumbang 1.821 di antaranya, sedangkan Sumatera Utara 1.323.

Di kolom catatan, petugas menuliskan kalimat yang sama berulang kali dengan variasi ejaan:

Lahan belum tersedia. lahan belum tersedia. LAHAN BELUM TERSEDIA. Belum ada lahan. Koperasi belum memiliki lahan.

Persoalannya menjadi lebih rumit ketika dua kolom lain dibuka. Setiap catatan aset mencantumkan pihak yang disebut sebagai "pemilik" dan pihak yang melakukan survei.

Koperasi tercatat sebagai pemilik pada 33.888 catatan aset. Namun, PT Agrinas Pangan Nusantara muncul sebagai pemilik pada 18.319 catatan. Sebanyak 17.507 lainnya tidak mencantumkan pemilik sama sekali. Ada pula 10.347 catatan atas nama "Business Assistance", 1.457 atas nama Kementerian Kesehatan, 1.105 atas nama TNI, dan 218 atas nama PMO.

Agrinas juga menjadi pihak yang paling banyak melakukan survei. Perusahaan itu tercatat mendata 23.803 aset, sedangkan koperasi sendiri tercatat melakukan survei pada 18.709 aset.

PT Agrinas Pangan Nusantara adalah badan usaha milik negara yang mendapat tugas mengelola pembangunan, pengadaan, dan operasional Kopdes selama dua tahun. Penugasannya mencakup 26 jenis sarana dan prasarana.

Namun, basis data tidak menjelaskan arti kata "pemilik" dalam kolom tersebut. Apakah Agrinas memiliki tanahnya, bangunan yang didirikan di atasnya, peralatan yang dibeli, atau hanya dicatat sebagai pihak yang mengadakan aset?

Pertanyaan itu penting karena sebagian besar lokasi menggunakan tanah desa atau tanah pemerintah. Jika Agrinas hanya membangun dan mengadakan peralatan, kolom tersebut seharusnya membedakan pemilik tanah, pemilik bangunan, dan pihak pelaksana. Jika asetnya memang masih dimiliki Agrinas, belum jelas kapan dan dengan mekanisme apa aset itu akan diserahkan kepada koperasi setelah masa pengelolaan berakhir.

Pertanyaan tertulis mengenai status 18.319 aset tersebut telah dikirimkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperasi. Sampai laporan ini terbit, keduanya belum memberikan jawaban.

Ketidakjelasan yang sama berlaku pada 1.105 catatan aset atas nama TNI dan 512 aset yang disurvei TNI. Data tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa TNI memiliki tanah koperasi. Namun, basis data juga tidak menjelaskan aset apa yang dimiliki atau mengapa TNI tercatat sebagai pemiliknya.

Program ini banyak berdiri di atas tanah desa. Bangunan dan peralatannya dikerjakan oleh badan usaha negara. Tetapi di dalam sistem yang seharusnya mencatat semuanya, batas antara pemilik tanah, pemilik aset, pelaksana pembangunan, dan petugas survei tidak dijelaskan.

Tanahnya dapat ditunjukkan. Bangunannya dapat dilihat. Namun, pada puluhan ribu catatan, siapa memiliki apa masih menjadi pertanyaan.

Masa tenggang pinjaman mulai berakhir pada September 2026.

Setiap Kopdes dapat meminjam hingga Rp3 miliar dengan tenor 72 bulan. Jika pokok pinjaman itu dibagi rata selama enam tahun, cicilannya sekitar Rp41,67 juta per bulan, belum memperhitungkan susunan pembayaran dalam perjanjian masing-masing.

Sebagai pembanding, nilai transaksi seluruh program sampai 9 Agustus 2026 mencapai Rp179,7 miliar. Jika dibagi ke seluruh koperasi, rata-ratanya Rp2.155.227 per koperasi. Bukan per bulan, melainkan total sejak program dimulai.

Skema pembayaran tidak hanya bergantung pada pendapatan koperasi. Dana desa ikut ditempatkan sebagai penyangga. Ini pos anggaran yang sama yang membiayai jalan desa, posyandu, dan honor kader.

Pada 2026, sebanyak 58,03 persen dana desa, atau Rp34,57 triliun, diarahkan untuk mendukung program Kopdes. Jika dibagi ke 75.265 desa, nilainya sekitar Rp459 juta per desa, lebih dari sebelas kali simulasi cicilan pokok bulanan tadi. Sejumlah kepala desa menolak karena anggaran desa ikut menanggung risiko dari usaha yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.

Namun, di dalam basis data Kementerian Koperasi, baru tercatat 309 pengajuan pinjaman dari 287 koperasi. Itu hanya 0,34 persen dari seluruh program. Skema pinjamannya sudah diluncurkan dan masa tenggangnya mulai berakhir, tetapi sebagian besar koperasi bahkan belum tercatat mengajukan pinjaman.

Jika koperasi gagal membayar, dana yang berisiko berkurang berada di tingkat desa. Bukan anggaran kementerian yang merancang program, bukan anggaran perseroan yang mengadakan sarana, dan bukan anggaran bank yang menyalurkan pinjaman.

Ketika masa pembayaran dimulai, kesiapan tata kelolanya masih tertinggal. Sebanyak 62,4 persen dari seluruh Kopdes belum pernah menyerahkan laporan keuangan. Dalam penilaian resmi program, 91,1 persen masih berstatus tidak sehat.

Angka resmi program ditarik dua kali untuk laporan ini, pada 17 Juli dan 9 Agustus 2026. Selama 23 hari itu, bagian yang dapat dibangun bergerak cepat. Bagian yang menentukan apakah koperasi dapat bertahan hampir tidak bergerak.

Nilai transaksi seluruh program naik lebih dari tiga kali lipat, dari Rp56,8 miliar menjadi Rp179,7 miliar. Bangunan yang dinyatakan rampung bertambah 3.632 unit, dari 16.594 menjadi 20.226. Pada saat yang sama, jumlah bangunan yang masih dikerjakan turun hampir sebanyak itu. Ribuan proyek berpindah dari kolom "dibangun" ke kolom "selesai".

Namun, pengajuan pinjaman hanya bertambah lima, dari 304 menjadi 309. Jumlah koperasi yang belum pernah menyerahkan laporan keuangan hanya turun 44, dari 52.091 menjadi 52.047. Proporsi koperasi yang dinilai tidak sehat tidak berubah: tetap 91,1 persen.

Tembok dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Tata kelola tidak.